Aceh Utara – Harga beras di sejumlah daerah di Aceh, seperti Kota Panton Labu, Lhoksukon, dan Lhokseumawe, mengalami lonjakan signifikan. Saat ini, harga beras di tingkat eceran mencapai Rp240.000 hingga Rp245.000 per sak (15 kg), atau sekitar Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat masyarakat kecil kian terjepit secara ekonomi.
Kondisi ini disebut terjadi sejak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan harga beli gabah dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mewajibkan Perum Bulog membeli gabah dari distributor atau agen dengan harga tersebut, bukan langsung dari petani.
Pemerhati Sosial Aceh Utara, Reza Angkasah, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat Aceh, khususnya di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya, sangat terdampak akibat kenaikan harga beras yang tidak wajar.
“Presiden Prabowo harus segera memerintahkan Kepala Bulog Aceh untuk melakukan operasi pasar secara masif di daerah-daerah yang terdampak. Jangan biarkan rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok melonjak tinggi,” ujar Reza kepada media pada Senin (21/7).
Ia juga menyoroti bahwa selama ini stok beras di gudang Bulog sebenarnya masih mencukupi. Namun, ada dugaan bahwa penyaluran beras tidak dilakukan secara optimal, sehingga pasokan di pasaran tidak stabil.
Selain itu, banyak pedagang beras di Aceh yang justru memilih memasok stok dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini memicu biaya distribusi yang lebih tinggi dan turut berkontribusi terhadap melonjaknya harga jual di tingkat konsumen.
“Mestinya distribusi beras lokal diperkuat, dan Bulog harus hadir di tengah-tengah rakyat, bukan sekadar sebagai lembaga penyimpan stok pangan,” tambah Reza.
Ia juga meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, untuk lebih tanggap dan proaktif dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
Masyarakat berharap adanya solusi nyata dan cepat dari pemerintah pusat maupun daerah agar harga beras kembali normal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (Red)
