Aceh Utara – Bau lumpur masih tercium di sejumlah gampong di Aceh Utara. Sisa-sisa banjir yang merendam permukiman masyarakat pada akhir November 2025 lalu, kini perlahan mengering, meninggalkan dinding kusam, perabot rusak, dan kelelahan yang tampak jelas di wajah masyarakat. Namun di balik kondisi itu, harapan mulai tumbuh.
Bupati Aceh Utara, H Ismail A Jalil, SE, MM (Ayah Wa), mengambil langkah cepat. Tak hanya turun langsung meninjau lokasi terdampak, ia juga membuka jalur komunikasi intensif dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi penanganan pasca banjir yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Saat turun ke lokasi pengungsian, Ayah Wa menyempatkan diri berbincang dengan warga. Ia mendengarkan keluhan ibu-ibu yang kehilangan peralatan dapur, petani yang gagal panen, hingga anak-anak yang terpaksa belajar di tengah keterbatasan.
Dari sinilah, kata dia, kebijakan harus dimulai: dari suara masyarakat.
“Penanganan pasca banjir tidak bisa hanya bersifat darurat. Kita butuh pemulihan yang menyeluruh, mulai dari perumahan, ekonomi, hingga infrastruktur,” ujarnya.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk percepatan bantuan stimulan rumah rusak, perbaikan tanggul dan saluran air, serta dukungan logistik lanjutan.
Data kerusakan dan kebutuhan warga dikirim secara bertahap agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Langkah ini disambut positif oleh masyarakat. Banyak warga berharap penanganan kali ini tidak berhenti pada bantuan sembako, tetapi juga solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang setiap musim hujan.
Selain infrastruktur, pemulihan ekonomi warga menjadi perhatian serius. Bupati Aceh Utara mendorong adanya program padat karya dan bantuan bagi petani terdampak, sehingga roda ekonomi desa bisa kembali berputar.
“Yang terpenting, masyarakat bisa bangkit dan merasa tidak sendirian,” katanya.
Di tengah lumpur yang mengering dan rumah-rumah yang mulai dibersihkan, kolaborasi antara daerah dan pusat menjadi sinyal kuat bahwa bencana tidak harus dihadapi sendiri.
Bagi warga Aceh Utara, upaya ini bukan sekadar soal pembangunan kembali fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan akan masa depan yang lebih baik.
Tanggap Darurat Berakhir
Usai masa tanggap darurat banjir berakhir, kini Pemkab Aceh Utara menetapkan status transisi selama satu bulan kedepan.
Penetapan masa Transisi Darurat menuju Pemulihan pascabencana banjir selama satu bulan, terhitung mulai 6 Januari hingga 5 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah masa Tanggap Darurat dinyatakan berakhir pada Senin, (5/1).
Plt. Sekda Aceh Utara, Dr Jamaluddin, S.Sos, M.Pd, mengatakan, saat ini Pemkab Aceh Utara sedang fokus menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kami meminta seluruh OPD bekerja cepat agar dokumen R3P segera rampung sebagai acuan pemulihan ke depan,” ujarnya.
Dukungan serupa datang dari TNI dan Polri yang memastikan bahwa akses transportasi di seluruh lokasi terdampak kini sudah kembali normal. Selain pembersihan sarana umum, TNI/Polri juga telah menyiagakan titik air bersih bagi warga.
Dukungan BNPB Pusat dan Rencana Kunjungan RI-1
Perwakilan BNPB Pusat, Brigjen (Pur) Herman dan Kolonel Hery, menyatakan akan terus mendukung kebutuhan logistik dan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) untuk masa transisi ini. Fokus utama ke depan adalah memastikan warga di pengungsian segera mendapatkan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap).
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, menekankan pentingnya akurasi data kerusakan rumah (kategori rusak berat, sedang, dan ringan) agar bantuan dari pusat tepat sasaran. Bupati juga menginstruksikan para Camat untuk melakukan jemput bola terhadap data yang belum masuk.
”Besok, 6 Januari 2026, beberapa Menteri dijadwalkan hadir di Aceh Utara untuk memantau situasi. Selain itu, kita juga tengah mempersiapkan rencana kunjungan Bapak Presiden dalam rangka pembangunan Huntara dan Huntap,” ungkap Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil. (Adv)
