ACEH UTARA — Deretan rumah permanen berdiri rapi di Gampong Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang. Catnya masih segar, halaman belum sepenuhnya terisi. Namun bagi para penyintas bencana, bangunan itu bukan sekadar hunian—melainkan tanda dimulainya kembali kehidupan yang sempat terhenti.
Sabtu, 14 Maret 2026, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago meresmikan 104 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
Peresmian itu menjadi bagian dari fase penting rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Setelah berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan di tenda dan hunian sementara, warga kini mulai menapaki fase baru—lebih stabil, lebih layak.
Prosesi dimulai dengan peninjauan langsung ke kawasan huntap. Rumah-rumah yang dibangun pemerintah pusat itu telah dilengkapi fasilitas dasar, termasuk satu unit mushalla sebagai pusat aktivitas keagamaan warga. Di sana, denyut kehidupan baru perlahan mulai terbentuk.
Di hadapan masyarakat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Menteri menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat. Penandatanganan prasasti menjadi penegas bahwa proyek tersebut resmi dimanfaatkan.
“Alhamdulillah pembangunan sudah selesai dan sudah bisa saudara tempati,” ujar Djamari.
Bagi Pemerintah Aceh, kehadiran huntap bukan hanya soal pembangunan fisik. Wakil Gubernur Fadhlullah menilai, penyediaan hunian permanen adalah bagian dari upaya memulihkan martabat masyarakat yang terdampak bencana.
Hunian, dalam konteks ini, menjadi simbol kepastian—bahwa negara hadir tidak hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka panjang.
Momentum peresmian itu juga diwarnai sentuhan kultural. Pemerintah pusat menyerahkan lima ekor sapi sebagai bagian dari dukungan terhadap tradisi meugang, sebuah praktik sosial yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh menjelang hari raya.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pendekatan yang tidak semata administratif, tetapi juga menghargai nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten—menunjukkan pola kolaborasi yang semakin terbangun dalam penanganan bencana. Hadirnya unsur TNI, Polri, hingga tokoh masyarakat dalam peresmian itu menjadi gambaran bahwa pemulihan tidak berjalan sendiri.
Kini, dengan rumah yang telah tersedia, tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan kehidupan warga. Dari akses ekonomi, layanan sosial, hingga penguatan komunitas di lingkungan baru.
Namun setidaknya, di Kuala Cangkoi, langkah awal itu telah dimulai—dari sebuah kunci yang diserahkan, menuju harapan yang kembali dibangun. [Adv]
