Aceh Utara – Wacana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Di satu sisi, program tersebut dinilai memiliki tujuan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.
Namun, di sisi lain, pelaksanaannya dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak disertai perencanaan yang matang.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah terganggunya proses belajar mengajar.
Distribusi makanan, pengaturan waktu makan, hingga pembersihan setelah kegiatan berpotensi menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran.
Salah seorang Kepsek SMK di Aceh Utara yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, jika pelaksanaan MBG tidak memiliki sistem yang jelas, guru dan tenaga kependidikan juga dapat terbebani dengan tugas tambahan di luar kegiatan utama mereka.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap efektivitas pembelajaran dan pencapaian target pendidikan,” ungkapnya.
Selain persoalan waktu, kualitas dan keamanan makanan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Penyediaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga konsumsi oleh siswa.
Karena itu, pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah dinilai perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
Dan program pemenuhan gizi seharusnya tidak mengurangi fokus utama sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah dan pihak sekolah diharapkan melakukan evaluasi serta menyusun mekanisme pelaksanaan yang tidak mengganggu jam pelajaran.
Selain itu, koordinasi dengan guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan pengelola program juga diperlukan agar tujuan peningkatan gizi siswa dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan tidak menjadi beban tambahan bagi sekolah, melainkan dapat mendukung kesehatan sekaligus keberhasilan belajar peserta didik. (Red)
