Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) terus mendorong penataan dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga tertib administrasi aset pemerintah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan aset untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pariwisata.
Sejumlah aset milik Pemko Banda Aceh yang menjadi perhatian antara lain Pasar New Town Lamdom, kawasan Seramoe Krueng Aceh, dan Pasar Wisata Ulee Lheue. Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki potensi pemanfaatan yang dapat dikembangkan sesuai karakter dan peruntukannya.
Melalui pengelolaan yang terarah, aset pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan daerah yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan membuka ruang aktivitas produktif bagi masyarakat.
Tiga Kawasan Milik Pemko Punya Potensi Ekonomi
Pasar New Town Lamdom memiliki keterkaitan dengan pengembangan aktivitas perdagangan. Keberadaan kawasan ini berpotensi mendukung kegiatan jual beli sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
Sementara itu, kawasan Seramoe Krueng Aceh dan Pasar Wisata Ulee Lheue memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
Pemanfaatan kedua kawasan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi pendukung, termasuk perdagangan, kuliner, dan usaha masyarakat lainnya.
Dengan pengelolaan yang tepat, aset milik pemerintah dapat menjadi sarana untuk memperluas kesempatan berusaha sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan. Pelaku UMKM juga berpeluang memperoleh ruang untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Penataan Aset Didorong Beri Nilai Tambah bagi PAD
Bagi Pemko Banda Aceh, optimalisasi aset daerah juga memiliki kaitan dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan BMD secara profesional dan sesuai ketentuan berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Karena itu, pengelolaan aset tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan maupun lahan milik pemerintah. Ketertiban administrasi, kejelasan status pengelolaan, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
BPKK Banda Aceh berupaya memastikan aset daerah dikelola secara tertib dan memiliki arah pemanfaatan yang jelas. Dengan demikian, setiap aset dapat memberikan nilai guna sesuai potensi dan peruntukannya.
Penataan tersebut juga diperlukan untuk menghindari aset pemerintah yang tidak termanfaatkan secara optimal. Melalui pengelolaan yang lebih terarah, kekayaan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat.
Dorong Aset Produktif dan Ekonomi Masyarakat
Optimalisasi Barang Milik Daerah menjadi bagian dari upaya Pemko Banda Aceh membangun tata kelola keuangan dan kekayaan daerah yang lebih produktif.
Pengembangan kawasan perdagangan dan wisata diharapkan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
BPKK Banda Aceh berkomitmen melanjutkan penataan dan pengelolaan aset pemerintah secara profesional, transparan, dan berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, aset milik Pemko Banda Aceh diharapkan tidak hanya terjaga sebagai kekayaan daerah, tetapi juga mampu menjadi sumber nilai tambah bagi perekonomian kota, memperluas kesempatan usaha, dan mendukung peningkatan PAD.
[Adv]
