BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di tiga kawasan kota. Dalam rangkaian kegiatan hingga Senin (9/11/2026), petugas telah mengamankan ratusan barang milik pedagang yang ditempatkan di fasilitas umum dan lokasi yang tidak semestinya.
Tiga kawasan yang menjadi sasaran penertiban yakni Jalan T. Imuem Lueng Bata, Jalan T. Nyak Arief di kawasan Simpang Mesra, serta Jalan Sultan Iskandar Muda.
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan berbagai perlengkapan usaha milik PKL, mulai dari rak dagangan, kursi, meja kayu, terpal hingga sejumlah barang dagangan lainnya.
Penertiban dilakukan untuk memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak digunakan untuk aktivitas perdagangan yang mengganggu kepentingan masyarakat.
Kepala Satpol PP-WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal, S.STP., M.Si., melalui Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Mansur, S.HI., mengatakan ratusan barang tersebut diamankan dari sejumlah titik yang menjadi sasaran pengawasan petugas.
“Jumlah barang yang telah kami amankan mencapai ratusan, mulai dari rak jualan, kursi, meja kayu, terpal hingga berbagai barang dagangan lainnya. Penertiban ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas publik dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Mansur.
Penertiban Melalui Tahapan Teguran
Mansur menjelaskan, tindakan penertiban tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP-WH terlebih dahulu menjalankan tahapan pembinaan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai ketentuan.
Proses tersebut dimulai dengan teguran lisan, kemudian dilanjutkan melalui penyampaian surat teguran. Apabila peringatan tidak diindahkan, petugas mengambil tindakan penertiban sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak serta-merta melakukan penertiban. Sebelumnya sudah ada tahapan yang kami lakukan, mulai dari teguran lisan hingga surat teguran. Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka petugas harus mengambil tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mansur.
PKL Diimbau Patuhi Aturan
Satpol PP-WH memastikan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan fasilitas umum akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Mansur mengimbau para pedagang agar lebih memperhatikan lokasi berjualan dan tidak menempatkan perlengkapan usaha maupun barang dagangan secara sembarangan.
Menurutnya, badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya harus tetap dapat digunakan masyarakat tanpa terganggu aktivitas perdagangan.
“Kami mengimbau kepada seluruh pedagang agar tidak menempatkan barang-barang dagangan secara sembarangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Fasilitas umum merupakan hak bersama yang harus kita jaga dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” tegasnya.
Ia berharap para pedagang semakin memahami pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga aktivitas usaha tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna fasilitas publik lainnya.
Melalui penertiban tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menjaga fungsi ruang publik agar tetap tertib, bersih, nyaman, dan dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat.
[Adv]
