Banda Aceh -Penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan usaha menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh. Melalui penertiban di Kecamatan Lueng Bata, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) meminta sejumlah pedagang dan pemilik usaha memindahkan lapak serta perlengkapan dagangan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan ruang publik.
Penertiban menyasar beberapa jenis usaha yang memanfaatkan area sempadan jalan dan trotoar untuk aktivitas perdagangan. Di antaranya pedagang makanan yang berjualan di sempadan jalan, pedagang buah potong yang menempati trotoar di Gampong Lamseupeng, serta pemilik kios yang meletakkan pompa minyak mini di kawasan sempadan jalan.
Petugas juga mendatangi usaha penjualan sepeda yang memasang tenda di halaman toko. Pemilik usaha diminta membongkar tenda tersebut karena keberadaannya dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Camat Lueng Bata, M. Kharisma, mengatakan teguran diberikan agar para pemilik usaha segera menyesuaikan penggunaan tempat usahanya dengan fungsi lingkungan sekitar.
“Kita meminta pemilik usaha untuk segera membongkar tenda tersebut agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan,” kata Kharisma, Selasa, 3 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, petugas turut meminta pedagang siomay dan bubur ayam memindahkan lapak dari kawasan sempadan jalan. Sementara pedagang buah potong di Gampong Lamseupeng diimbau tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
Satpol PP Kedepankan Teguran dan Imbauan
Kharisma menjelaskan, penanganan di lapangan dilakukan melalui teguran dan imbauan kepada para pelaku usaha. Personel juga membantu membongkar serta menggeser barang dagangan yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan sekaligus mendukung persiapan Kota Banda Aceh menghadapi Penilaian Adipura 2026.
Pemerintah kota ingin memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak beralih menjadi tempat aktivitas usaha yang dapat menghambat kepentingan masyarakat.
Trotoar, misalnya, diperuntukkan bagi pejalan kaki agar dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Sementara sempadan jalan merupakan bagian dari ruang jalan yang pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Penggunaan fasilitas tersebut untuk kegiatan perdagangan tanpa memperhatikan aturan berpotensi mengganggu akses, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
Pedagang Diajak Jaga Ketertiban Kota
Penataan ruang publik tidak hanya menyasar pedagang, tetapi juga pemilik usaha yang memanfaatkan area di sekitar tempat usahanya dengan cara yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.
Kharisma berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi imbauan petugas dan ikut menjaga ketertiban lingkungan. Aktivitas perdagangan, menurutnya, tetap perlu memperhatikan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum.
Pengawasan dan penataan secara berkelanjutan juga diperlukan agar fasilitas publik tidak kembali digunakan di luar peruntukannya.
Melalui penertiban di Kecamatan Lueng Bata, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap kesadaran pedagang dan pemilik usaha semakin meningkat. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, fasilitas umum di Banda Aceh diharapkan tetap tertata, bersih, dan nyaman serta dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.
[Adv]
