Banda Aceh -Inflasi tahunan Kota Banda Aceh turun dari 4,69 persen pada September menjadi 4,34 persen pada Oktober 2026. Di tengah perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mengandalkan pasar murah sebagai salah satu langkah menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh yang dirilis 2 November 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober tercatat 4,34 persen. Sementara inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) berada di angka 0,01 persen, dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,76 persen. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah kota terus memperkuat pelaksanaan Pasar Murah, Pasar Pangan Murah, dan Pasar Tani di sejumlah kawasan.Buku Ekonomi Program tersebut menjadi salah satu cara pemerintah menyediakan alternatif tempat berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komoditas yang dipasarkan antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. “Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pasar murah, pasar pangan murah, dan Pasar Tani,” ujar Jalaluddin. Menurut dia, kegiatan pasar murah tidak hanya memberikan pilihan belanja bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi gejolak harga komoditas di pasaran. Pasar Tani perkuat akses pangan Selain pasar murah, Pemko Banda Aceh juga memperkuat Pasar Tani sebagai ruang pemasaran yang mempertemukan petani dan produsen dengan konsumen secara lebih langsung.Buku Ekonomi Melalui pola tersebut, rantai distribusi diharapkan lebih efisien. Petani memiliki kesempatan memasarkan hasil produksi, sementara masyarakat dapat memperoleh produk pangan tanpa melalui terlalu banyak mata rantai pemasaran. Jalaluddin mengatakan keterjangkauan harga pangan tidak dapat dijaga hanya melalui satu program. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi dengan pelaku usaha juga menjadi faktor penting. Karena itu, Pemko Banda Aceh melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi.Buku Ekonomi Pemantauan harga terus diperkuat Ke depan, pemerintah kota akan melanjutkan pemantauan harga dan stok komoditas secara berkala. Pelaksanaan pasar murah juga akan dilakukan secara terukur, disertai penguatan Pasar Tani dan koordinasi dengan distributor. Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi bagian dari langkah tersebut. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya mengantisipasi perubahan harga dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.Buku Ekonomi Jalaluddin menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus menghadirkan intervensi yang nyata, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujarnya. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap berbagai langkah tersebut dapat membantu menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat. Dukungan distributor, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat juga diperlukan agar ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok tetap terjaga. [Adv]
