Aceh – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut secara serius dugaan praktik pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh akhir November 2025 lalu.
Menurut Azhari, banjir bandang kali ini, tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam, melainkan juga akibat dari kerusakan lingkungan yang masif, khususnya di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS).
“Pasca banjir ini, APH harus turun tangan secara tegas. Ada indikasi kuat pembalakan liar yang dibiarkan bertahun-tahun. Dampaknya sekarang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Azhari kepada wartawan, Selasa (30/12).
Azhari juga menyebut bahwa sejumlah titik yang terdampak banjir berada di kawasan yang sebelumnya masih berhutan lebat.
“Kalau hutan masih terjaga, banjir sebesar ini bisa diminimalisir. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kawasan yang sudah gundul. Ini harus diselidiki, siapa pelakunya dan siapa yang membekingi,” ujarnya.
Azhari meminta kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait untuk tidak hanya fokus pada penanganan pasca bencana, tetapi juga menelusuri akar persoalan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa terulang.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dalam pengelolaan hutan dan perizinan, serta melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan.
“Jangan sampai setiap tahun rakyat jadi korban, sementara pelaku perusakan hutan tidak pernah tersentuh hukum. Ini soal keadilan ekologis dan keselamatan warga,” tegasnya.
Seperti diketahui, banjir melanda sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Banjir menyebabkan ribuan warga terdampak, merendam rumah, merusak lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.(Red)
