Aceh Utara – Netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024 bukan hanya khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, namun bagi seluruh pejabat kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota harus tetap menjaga netralitas.
Selain menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, para pejabat kepala daerah pun tidak diperkenankan untuk ikut terlibat dalam politik praktis dengan cara memberikan dukungan secara terang-terangan kepada salah satu parpol maupun calon legislatif.
“Saya tetap komit menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024 dan tidak ikut politik praktis maupun mendukung salah satu parpol tertentu,” tegas Pj Bupati Aceh Utara, Dr Mahyuzar, M.Si kepada Relasi.news, Rabu (27/12) di ruang kerjanya.
Ia juga membantah isu yang berkembang dikalangan masyarakat yang menyebutkan jika dia mengistimewakan maupun mendukung salah satu parpol tertentu maupun calon legislatif tertentu.
Menurut Mahyuzar, tugasnya sebagai pejabat kepala daerah di Aceh Utara hanya untuk menjalankan roda pemerintahan, menyukseskan pembangunan serta memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selama ini Mahyuzar, juga sudah mendapat laporan dari para ASN dan masyarakat bahwa ada oknum dari parpol tertentu yang menawarkan jabatan kepada ASN dengan syarat harus mampu mencari suara pada Pemilu Legislatif dan oknum itu juga menyebutkan jika Pj Bupati Aceh Utara juga mendukung parpol tersebut.
“Saya minta kepada ASN di lingkungan Pemkab Aceh Utara dan masyarakat lainnya agar tidak menggubris jika didatangi oleh oknum pengurus parpol tertentu, apalagi membawa-bawa nama saya,” ungkap Pj Bupati Aceh Utara itu.
Pj Bupati Aceh Utara juga mengaku jika selama ini tetap menjaga hubungan baik dan selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan pengurus parpol, baik partai nasional maupun partai lokal menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Komunikasi yang saya lakukan semata-sama untuk berkoordinasi terkait kondusifitas menjelang Pemilu serta tidak mengistimewakan salah satu parpol seperti isu yang beredar selama ini,” katanya lagi.
Ia juga menambahkan, Kabupaten Aceh Utara itu sangat luas dan banyak persoalan seperti bencana banjir, irigasi, jalan dan beberapa sektor pembangunan lainnya yang harus mendapat perhatian yang serius dari dirinya selaku Pj Bupati Aceh Utara.
Sejak dilantik sebagai Pj Bupati Aceh Utara pada 14 Agustus 2023 lalu, Mahyuzar sudah banyak melakukan terobosan baik dalam tata kelola pemerintahan maupun menjalankan pembangunan dan kini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Adv)
