BANDA ACEH – Penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh mencatat pertumbuhan 14,67 persen hingga 31 Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan mencapai Rp172 miliar atau 79,05 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu capaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus dioptimalkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK).
Selain mengejar peningkatan penerimaan, BPKK juga memfokuskan upaya pada penggalian potensi pajak, penguatan pengawasan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai wajib pajak.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kontribusi pajak daerah terhadap PAD sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Banda Aceh.
BPKK Genjot Potensi dan Pengawasan Pajak
Pertumbuhan penerimaan pajak daerah menjadi dorongan bagi BPKK Banda Aceh untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi potensi pajak daerah agar penerimaan dapat dikelola secara lebih maksimal. Penguatan pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
BPKK tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan, tetapi juga mendorong pengelolaan pajak yang lebih tertib dan transparan.
Optimalisasi potensi pajak diperlukan agar sektor pendapatan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah kota.
Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan terus berkembang dan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Pelayanan Wajib Pajak Turut Ditingkatkan
Di samping optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian BPKK Banda Aceh dalam pengelolaan pajak daerah.
Kemudahan pelayanan diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
BPKK terus mendorong pendekatan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan kota.
Peningkatan pelayanan tersebut berjalan beriringan dengan pengawasan dan pengelolaan administrasi perpajakan agar proses pemungutan dapat berlangsung secara tertib.
Pemerintah kota juga memandang kepatuhan wajib pajak sebagai faktor penting dalam menjaga kesinambungan penerimaan daerah.
Partisipasi Masyarakat Dukung Pembangunan Banda Aceh
Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp172 miliar hingga akhir Oktober 2026 tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah kota dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan berbagai pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, BPKK Banda Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam mendukung penerimaan daerah.
Dengan realisasi yang telah mencapai 79,05 persen dari target APBK 2026, optimalisasi penerimaan akan terus dilakukan hingga akhir tahun anggaran.
Melalui penguatan potensi pajak, pengawasan, dan peningkatan pelayanan, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menjaga pertumbuhan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan terus meningkat sehingga penerimaan pajak dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pembangunan Kota Banda Aceh.
Pajak Kita, untuk Membangun Kota Banda Aceh yang Lebih Baik!
[Adv]
