BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong aparatur di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menguasai penggunaan aplikasi SIGOLABANG (Sistem Agregasi Pelaporan Barang Milik Daerah) untuk mendukung digitalisasi pengelolaan aset pemerintah.
Upaya tersebut dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melalui sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan bimbingan teknis (bimtek) penerapan aplikasi SIGOLABANG.
Kegiatan yang dibuka Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, S.STP., M.Si., itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pencatatan, penatausahaan, pemantauan, hingga pelaporan aset secara digital.
Penguasaan aplikasi oleh aparatur menjadi perhatian karena keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memperbarui data secara tepat.
Melalui penerapan SIGOLABANG, proses administrasi aset pemerintah diharapkan semakin mudah, terintegrasi, dan terukur.
Aparatur Dibekali Kemampuan Mengoperasikan SIGOLABANG
Dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut, aparatur pengelola barang mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan BMD sekaligus penerapan sistem SIGOLABANG.
BPKK Banda Aceh mendorong setiap perangkat daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan aplikasi agar proses pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara konsisten.
Kepala BPKK Banda Aceh Alriandi Adiwinata menekankan bahwa penerapan teknologi digital harus diikuti kesiapan sumber daya manusia.
Menurutnya, keberadaan aplikasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila aparatur belum memahami mekanisme penggunaan sistem dan tidak disiplin dalam melakukan penginputan maupun pembaruan data.
Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan SIGOLABANG di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Selain kemampuan teknis, ketelitian dan tanggung jawab pengguna juga diperlukan untuk memastikan informasi aset yang tersimpan dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
SIGOLABANG Dilirik Pemerintah Daerah Lain
Penerapan SIGOLABANG turut menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah di luar Banda Aceh. Hal tersebut terlihat dari kunjungan kerja beberapa daerah yang ingin mempelajari mekanisme dan penerapan aplikasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketertarikan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemanfaatan sistem digital untuk mendukung administrasi aset pemerintah.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah daerah lain dapat memperoleh gambaran mengenai penggunaan SIGOLABANG, mulai dari mekanisme pencatatan hingga penyusunan laporan BMD.
Bagi BPKK Banda Aceh, kegiatan sosialisasi dan bimtek juga menjadi kesempatan untuk memastikan seluruh aparatur pengelola barang memahami fungsi aplikasi serta mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
Dengan pemahaman yang seragam, penggunaan sistem diharapkan dapat berjalan lebih konsisten di seluruh perangkat daerah.
Digitalisasi Dukung Tertib Administrasi Aset
Pengelolaan Barang Milik Daerah membutuhkan pencatatan yang akurat dan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui SIGOLABANG, BPKK Banda Aceh berupaya mendorong proses administrasi aset yang lebih sistematis dengan dukungan teknologi informasi.
Data yang tercatat secara tertib akan memudahkan pemerintah dalam
mengetahui aset yang dikuasai dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, seluruh aparatur pengelola barang diharapkan tidak hanya memahami penggunaan aplikasi, tetapi juga menjaga konsistensi dan ketelitian dalam memperbarui informasi aset.
BPKK Banda Aceh berharap penerapan SIGOLABANG dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD sekaligus memperkuat akuntabilitas administrasi keuangan daerah.
Melalui penguatan kemampuan aparatur dan pemanfaatan teknologi digital, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan profesional.
[Adv]
