BANDA ACEH – Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh mendorong penguatan peran gampong sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan penerapan Syariat Islam di tengah masyarakat. Lingkungan gampong dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berlangsungnya kehidupan sosial, pendidikan keluarga, serta aktivitas keagamaan masyarakat sehari-hari.
Upaya menjaga identitas Banda Aceh sebagai Serambi Mekkah, menurut DSI, tidak cukup hanya melalui penerapan aturan. Nilai-nilai Islam perlu tumbuh dalam perilaku masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, hingga aktivitas di ruang publik.
Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Alimsyah, S.Pd., M.S, mengatakan keberhasilan penerapan syariat membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, aparatur gampong, dan keluarga harus saling mendukung dalam membangun lingkungan yang religius dan berakhlak.
“Syariat Islam butuh komitmen dan kerja sama semua pihak. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, ulama tidak bisa jalan sendiri, masyarakat juga tidak bisa dibiarkan sendiri. Semua harus bergerak bersama,” ujar Alimsyah.
Menurutnya, gampong memiliki ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga pembinaan keagamaan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Aparatur gampong bersama tokoh agama dan masyarakat diharapkan mampu membangun kesadaran menjalankan ajaran Islam melalui kegiatan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Gampong Jadi Ruang Pembinaan Masyarakat
Alimsyah menjelaskan, pembinaan Syariat Islam perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian diperkuat melalui lingkungan gampong.
Keluarga memiliki tanggung jawab mendasar dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan agama yang diberikan sejak rumah menjadi bekal bagi anak untuk mengenal nilai kebaikan, tanggung jawab, dan akhlak sebelum berinteraksi lebih luas dengan masyarakat.
Pembinaan tersebut selanjutnya perlu mendapat dukungan dari lingkungan gampong, sekolah, dan tempat kerja. Setiap lingkungan memiliki peran dalam menghadirkan keteladanan serta membangun kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
“Kalau di rumah sudah kuat agamanya, di sekolah kuat pembinaannya, di kantor kuat keteladanannya, InsyaAllah syariat ini akan berjalan dengan sendirinya tanpa harus selalu diawasi,” katanya.
Karena itu, keterlibatan aparatur gampong dan tokoh masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan karakter Islami.
Pembinaan juga dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana, seperti menjaga lisan, menepati janji, bersikap jujur, menjaga aurat, serta membangun kepedulian dan semangat saling membantu.
Sinergi Ulama, Pemerintah, dan Tokoh Gampong
Dalam pelaksanaan Syariat Islam, Alimsyah menilai hubungan ulama dan umara atau pemerintah perlu terus diperkuat. Sinergi keduanya menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pembinaan keagamaan berjalan searah.
Ulama memiliki peran membimbing masyarakat melalui ilmu dan pemahaman agama. Sementara pemerintah bertugas menjalankan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi tersebut juga perlu diperluas hingga tingkat gampong dengan melibatkan tokoh agama, aparatur pemerintahan gampong, dan unsur masyarakat lainnya.
“Ulama dan umara harus satu arah. Ulama membina umat dengan ilmu, umara melayani umat dengan kebijakan. Kalau keduanya kompak, syariat akan terasa manfaatnya, bukan terasa bebannya,” ujarnya.
Menurut Alimsyah, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar pembinaan tidak hanya berlangsung melalui kegiatan formal, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Pembinaan Humanis, Bukan Hanya Penegakan Aturan
DSI Banda Aceh juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam menjaga pelaksanaan Syariat Islam. Pencegahan pelanggaran perlu dilakukan melalui pembinaan, pemberian pemahaman, dan keteladanan dengan mengedepankan hikmah.
Penegakan aturan tetap menjadi bagian dari pelaksanaan syariat. Namun, masyarakat juga perlu memahami nilai dan tujuan dari ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan tumbuh dari kesadaran, bukan semata-mata karena pengawasan.
Alimsyah mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga pelaksanaan syariat tidak boleh hanya dibebankan kepada Wilayatul Hisbah (WH). Seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang dimulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga tempat bekerja.
“Menegakkan syariat adalah tanggung jawab kita semua, bukan semata tugas Wilayatul Hisbah. Dimulai dari keluarga, lingkungan, hingga tempat kita bekerja. Bersama kita wujudkan Banda Aceh yang beriman, berakhlak, dan berkeadilan,” tuturnya.
Melalui penguatan peran gampong dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, DSI Banda Aceh berharap pembinaan Syariat Islam dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan warga, humanis, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, gampong tidak hanya menjadi wilayah administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi lingkungan utama dalam menumbuhkan kesadaran beragama, membangun akhlak, serta menjaga identitas Banda Aceh sebagai Serambi Mekkah.
[Adv]
