BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Sinergi tersebut diarahkan untuk membangun budaya antikorupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum yang melibatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Banda Aceh. Kegiatan berlangsung di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Melalui kegiatan ini, Pemko Banda Aceh bersama Kejati Aceh mendorong penguatan pemahaman hukum bagi aparatur agar setiap kebijakan, program pembangunan, dan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar, mengatakan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran aparatur untuk bekerja secara tertib, cermat, dan bertanggung jawab.
Menurut Illiza, pimpinan OPD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap keputusan dan kegiatan pemerintahan tidak bertentangan dengan aturan hukum.
Karena itu, pemahaman terhadap regulasi perlu menjadi bagian dari budaya kerja aparatur, terutama dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran daerah.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kejati Aceh dalam memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintah kota. Pendampingan tersebut dinilai penting agar potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak awal.
“Jangan menunggu sampai muncul persoalan hukum baru kemudian mencari solusi. Sebaliknya, setiap potensi permasalahan harus kita antisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum,” demikian pesan Illiza.
Kejati Aceh Dorong OPD Bekerja Sesuai Regulasi
Asisten Intelijen Kejati Aceh, Satria Irawan, menyampaikan pesan Kepala Kejati Aceh agar seluruh aparatur pemerintah menjadikan regulasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Beliau cuma berpesan satu hal, bekerjalah sesuai dengan regulasi, pasti akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu pasti tumbuh dari kerja sesuai regulasi,” ujar Satria.
Ia juga menegaskan kesiapan Kejati Aceh untuk membuka ruang konsultasi hukum bagi seluruh OPD Pemko Banda Aceh.
Fasilitas konsultasi tersebut dapat dimanfaatkan apabila perangkat daerah menghadapi kendala hukum, membutuhkan penjelasan regulasi, atau memerlukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kalau ada yang mengganjal, kami siap memberi ruang konsultasi bagi semua OPD di Pemko Banda Aceh. Jangan takut, insyaallah keterbukaan kami bisa diterima oleh Bapak-Ibu semua,” katanya.
Pengawasan dan Konsultasi Jadi Langkah Pencegahan
Kolaborasi Pemko Banda Aceh dan Kejati Aceh ini menempatkan pemahaman hukum dan konsultasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Melalui komunikasi dengan aparat penegak hukum, setiap OPD diharapkan lebih cermat mengidentifikasi potensi persoalan dalam pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, maupun pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut juga mendorong aparatur untuk tidak ragu berkonsultasi ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penjelasan hukum, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar regulasi yang jelas.
Kegiatan ini turut dihadiri Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis serta Tim Penerangan Hukum Kejati Aceh.
Pemko Banda Aceh berharap penguatan pemahaman hukum dan sinergi dengan Kejati Aceh dapat menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengawasan, tetapi juga menjadi komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
[Adv]
