Aceh Utara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Arafat Ali, SE, MM mengecam keras insiden penembakan terhadap warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang diduga berkaitan dengan persoalan pengibaran Bendera Bulan Bintang.
Ia menilai, peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak.
“Persoalan yang berkaitan dengan simbol dan kekhususan Aceh seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif, bukan dengan tindakan kekerasan,” ungkap Politisi Partai Aceh itu, Jum’at (6/11).
Menurutnya, perdamaian Aceh yang telah terbangun sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 harus dijaga bersama. Jangan sampai persoalan yang belum memperoleh kepastian hukum justru memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Arafat Ali juga meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar segera mencari solusi konkret terhadap polemik legalitas Bendera Bulan Bintang. Kepastian hukum dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, ia berharap insiden di Kabupaten Pidie dapat diusut secara menyeluruh dan transparan, sehingga penyebab kejadian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara jelas.
“Kita tidak ingin hanya menyalahkan satu pihak saja dalam insiden itu, namun investigasi harus dilakukan supaya ada kejelasan tentang peristiwa itu,” kata Arafat lagi.
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Aparat keamanan juga diharapkan mengedepankan langkah-langkah humanis dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat.
Ketua DPRK Aceh Utara itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar perdamaian Aceh tetap terpelihara dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat persoalan serupa. (Adv)
